PERNYATAAN SIKAP
Sudah dapat disimpulkan, Pemerintahan SBY-Boediono dan Parlemen, terbukti GAGAL mensejahterakan dan mengembangkan Demokrasi bagi Rakyat. Lihat saja, jumlah orang miskin dengan standard BPS (Rp.165 Ribu/per bulan) saja—yang standarnya kurang obyektif— berada dalam angka 31 Juta orang dari 220an juta penduduk negeri ini.
Sungguh mengerikan. Padahal kebutuhan hidup untuk menjadi sumber daya manusia yang layak: terpenuhi pangan, papan, sandang, dan pendidikan yang layak, tak dapat dipenuhi dengan pendapatan Rp. 165.000/bulan. Sesungguhnya 100 juta lebih penduduk negeri ini hidup dibawah standar kelayakan hidup internasional 2$ per hari.
Di pertanian, selain memang ada problem historis: tanah yang berpetak-petak (kecil), sarana produksi dan manajemen pertanian yang tadisional, teknologi yang tradisonal, Liberalisasi pertanian, energi, dan pencabutan subsidi pertanian membuat para petani kalang kabut bersaing dengan komoditi pertanian asing, akibatnya banyak sekali petani yang bangkrut dan lahannya mereka jual.
Di kalangan buruh, momok yang paling menakutkan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama terhadap industri-industri yang hancur karena kalah bersaing, seperti tekstil dan produk tekstil, perkayuan, elektronik. Tapi selain itu, kenaikan harga barang-barang pokok, yang disebabkan oleh rentetan peningkatan harga dari hulu industri hingga hilir ditanggapi oleh pengusaha dengan reaktif. Bukan justru meningkatkan pendapatan buruh hingga pada kelayakan sosial, yang dilakukan oleh pengusaha dan agen-agennya adalah merevisi UU Ketenaga kerjaan yang berisi: penghilangan pesangon, membebaskan penggunaan sistem kerja outsourching (perluasan outsourching), kontrak pada semua jenis pekerjaan, membebaskan penggunaan tenaga kerja asing, memperkecil peran pemerintah yang ada pada mediasi & pengawasan serta menginginkan perundingan hanya antar buruh-pengusaha (bipartit) sebagai mekanisme menentukan peraturan kerja, kenaikan upah dan perselisihan—yang tujuannya tak lain adalah mempermudah penghisapan nilai lebih terhadap kaum buruh.
Di sektor pendidikan, meski UU BHP sudah dibatalkan akan tetapi praktek penjualan (komersialisasi) pendidikan masih terus berlangsung dengan payung hukumnya UU Sisdiknas dan Perpu. Pendidikan yang seharusnya gratis, karena syarat bagi upaya memajukan manusia negeri ini, dijual sebebas-bebasnya, sehingga hanya orang yang “berduit” saja yang memiliki kesempatan mengenyam bangku sekolah atau kuliah. Lihat saja, Siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa (kompas). Dari data tersebut, semakin terbukti pemerintah gagal, membangun sumber daya produktif bagi produktifitas nasional, hingga akibatnya, bangsa ini akan terus tergantung pada produk-produk industri kapitalis internasional.
Di kalangan kaum miskin perkotaan, penggusuran terhadap pedagang kaki lima terus, dan terus terjadi diberbagai kota. Tidak hanya itu, pelarangan penduduk desa untuk menghuni perkotaan besar terjadi, secara administratif maupun kekerasan, tanpa diciptakannya lapangan pekerjaan di kota-kota kecil ataupun pedesaan. Hal ini menunjukkan, orang miskin yang membutuhkan kesempatan untuk hidup, telah dihalang-halangi atau bahkan oleh pemerintah atas sarana mereka untuk hidup.
Maka nyata bagi kita bahwa pemerintahan SBY-Boediono adalah pemerintahan yang memilih lebih tunduk kepada kekuasaan kaum modal dari pada tunduk kepada Rakyat Indonesia.Kita tidak bisa lagi mengharapkan perubahan dan mempercayakan nasib kepada para elit politik dan partai politik borjuasi yang berkuasa sekarang baik di lingkungan istana maupun di parlemen. Mereka telah mengkhianati konstitusi (Undang Undang Dasar) dan rakyat Indonesia, mereka telah menggadaikan dan menjual kekayaan alam negeri, mereka telah menelantarkan anak yatim dan orang miskin.
Untuk itu kami menyerukan:
1. Turukan Harga bahan-bahan kebutuhan pokok
2. Perumahan, Pupuk, Transportasi dan Energi yang murah
3. Reformasi Agraria yang Sejati
4. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
5. Buka Lapangan Kerja
6. Hapuskan Upah Minimum berlakukan Upah Layak secara Nasional
7. Hapus Utang Lama, Tolak Utang Baru
8. Nasionalisasi Industri Asing dibawah kontrol rakyat
9. Bangun Industri Nasional dibawah kontrol rakyat
AKSI BERSAMA;
ABM, SP-PLN, SP KOJA, PPI, SMI, KPOP, Pembebasan, PPRM, Perempuan Mahardhika, KPRM-PRD
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !