Kapitalisme Telah Gagal, Lawan Rezim SBY – Boediono antek neoliberalisme dan Galang Persatuan Gerakan Rakyat

Lebih dari 90 Juta rakyat Indonesia, baik itu kaum buruh, kaum petani, kaum miskin perkotaan, kaum mahasiswa dan lainya saat ini bisa dipastikan kondisinya tidak akan bergerak menuju kemakmuran dan kesehjateraan bersama, diakibatkan kebijakan ekonomi politik Rezim SBY-Boediono yang masih tunduk di bawah dominasi modal dan kekuasaan pasar bebas ( NEOLIBERALISME- KAPITALISME ).

Persoalanya mengapa rakyat Indonesia masih dikondisikan untuk tetap melarat oleh rezim boneka Neolibiralisme saat ini, karena Rezim ini selalu siap sedia menjalankan arahan kaum pemodal yang bervisi kapitalistik untuk segera menjalankan kebijakan-kebijakan anti kesehjateraan rakyat yakni:

Privatisasi BUMN dan penjualan Aset-aset strategis kepada kaum pemodal (Sampai Bulan mei 2009 Ada Sekitar 30 BUMN yang siap di Jual)
Free Labor Market Flexibility maka semakin jelas bahwa ada pembatasan kesahteraan kaum buruh lewat system pengupahan dengan model teritorial dan sektoral (UMP, UMK, UMS) yang tidak boleh lebih dari standar minimum Hidup layak versi World Bank 2 USD/Hari (jadi rata-rata se Indonesia Upah/Gaji Bulanan Kaum Buruh tidak lebih dari Rp 1.000.000/Bln)
Pencabutan Subsidi Subsidi Untuk Rakyat (Tarif dasar Listrik akan naik 20 % Pada awal tahun 2010, Harga BBM yang secara bertahap sudah disesuaikan dengan mekanisme pasar, Subsidi pupuk pada tahun 2010 sebesar 11 trillyun yang seharusnya untuk petani justru dalam prakteknya malah diberikan pada corporate farming alias perusahaan pertanian yang beroperasi di Indonesia)
Disahkan UU BHP – Demi World Class University serta mengubahnya menjadi ladang bisnis yang menguntungkan proyek-proyek investasi didalam kampus/sekolahan, sehingga menghilangkan visi pendidikan nasional sebagai kewajiban negara dan hak rakyat secara gratis sehingga mampu menciptakan kemajuan tenaga produktif dan kebudayaan rakyat Indonesia
Disahkanya beberapa UU pro pasar bebas yang sudah lama di design oleh kaum pemodal ternyata sudah disahkan nyaris tanpa kontrol dari rakyat, UU Kelistrikan, UU Migas, UU HP3, UU Kehutanan, UU Pajak, UU Kawasan Ekonomi Khusus dll tentu saja memiliki semangat yang anti kemakmuran dan kesehjateraan bersama.
Disahkanya mega proyek infrastruktur hingga peresmian perusahaan pertanian berskala besar untuk melakukan kegiatan bisnisnya ditambah lagi dengan mulai beroperasinya Rice Estate dari jepang dan Korea selatan di pedesaan justru akan semakin memperburuk keadaan sebagian besar petani gurem dan buruh tani di Indonesia. di Jawa saja terdapat 12,5 juta RMT (Rumah Tangga Petani) atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49% nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki lahan, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi ada sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia sesungguhnya adalah buruh tani dan ada 90 juta jiwa petani gurem.
Disamping itu pemerintah masih enggan mengugat penguasaan 48 juta hektare lahan produktif termasuk hutan-hutan di Indonesia yang dikuasai 620 pengusaha yang memiliki Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
Tentu saja masih belum ada niatan politik dari rezim ini untuk menjalankan Pembaruan agraria sejati sesuai dengan mandat dan control Organisasi – organiasi rakyat.
Persoalan stabilitas politik juga akan menjadi prioritas selama 5 tahun kedepan yang akan dijaga mati-matian oleh rezim SBY-Boediono, untuk menarik minat Investor namun disisi lain mengubur hak – hak demokratik, social dan politik massa rakyat.

Penolakan ini, bukan karena berlandaskan pada kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan karir/jabatan, juga bukan karena kepentingan money politics, tapi karena menghendaki perubahan mendasar di Indonesia, dimana seluruh partai yang pernah berkuasa, yang sedang berebut kuasa dalam pemilu 2009, tidak ada satupun yang berlandaskan dirinya pada kehendak mayoritas rakyat, yang secara obyektif menghendaki perubahan mendasar, perubahan system, dari system kapitalisme yang menghisap dan menyengsarakan menjadi system yang adil bagi kita semua.

Itulah sebabnya, saat ini, Komite Perjuangan Rakyat, yang sebelum pemilu 2009 kemarin, telah meyatakan sikap, bahwa kapitalisme telah gagal mensejahterakan rakyat, bahwa pemilu 2009, hanyalah pemilu bagi kaum pemodal, dan hanya kekuasaan klas pekerjalah yang sanggup mensejahterakan rakyat, hari ini kembali melakukan aksi massa, untuk sekali lagi menegaskan sikap politiknya.

---------

KPR (Komite Perjuangan Rakyat)
Aliansi Buruh Menggugat (ABM), Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ), Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Gerakan Serikat Perjuangan Buruh (GSPB), Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ), Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GESBURI), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Truk dan Tangki Indonesia (SBTTI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), LMND PRM, Perempuan Mahardika Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)