Gerakan Rakyat di Asia Gugat Pertemuan Asian Development Bank Annual Governors Meeting (ADB AGM) ke-42 di Bali Denpasar, 1 Mei 2009

Kami rakyat Asia, yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, aktifis lingkungan, aktifis pembela HAM, gerakan perempuan, dan mahasiswa yang tergabung dalam Asian People's Movement Against ADB menyatakan bahwa pertemuan Annual Governors Meeting (ADB AGM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 5 Mei 2009 di Bali tidak akan menjawab krisis-krisis yang terjadi saat ini. ADB sebagai satu lembaga keuangan di tingkat regional justeru merupakan penyebab dari krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.

Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB selama ini telah menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi bagi rakyat, khususnya kaum perempuan serta melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia. Kami menyatakan bahwa krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan untuk memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan cara memberikan penambahan modal bagi ADB (dari US$55 miliar menjadi US$165). Sebaliknya, kenyataan mengenai krisis kapitalisme global justeru menjadi momentum melakukan koreksi secara total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.

Untuk itulah, kami, Asian People's Movement Against ADB akan menyikapi agenda ini langsung di tempat pertemuan ADB AGM di Bali. Gerakan rakyat di Asia merasa momentum ini sangatlah krusial untuk menyuarakan kepada publik konsekuensi program dan utang ADB terhadap kehidupan rakyat, terutama yang tinggal di pedesaan dan terlibat dalam sektor-sektor perekonomian yang sangat rentan terhadap krisis saat ini. Paralel dengan ADB AGM, kami gerakan rakyat di Asia akan berkonsolidasi untuk mengajukan alternatif baru untuk pembiayaan pembangunan di negara miskin dan berkembang, terutama di kawasan Asia. Alternatif pembiayaan ini haruslah lebih adil dan demokratis sehingga dalam jangka panjang akan mendorong ekonomi kerakyatan yang akan memecahkan masalah kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kebodohan dan diskriminasi.

Sehubungan dengan rangkaian Asian People's Movement Against ADB yang diselenggarakan sejak tanggal 30 Apri - 4 Mei 2009, kami membentuk 'Crisis Center' yang akan bertugas melakukan pendampingan dan pembelaan hukum bagi delegasi gerakan rakyat di tingkat nasional dan internasional yang melakukan perjuangan melawan penjajahan gaya baru yang dilakukan ADB. Crisis Center ini terdiri lebih dari 20 pengacara dan advokat publik yang dikoordinasikan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Bali) dan Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali).

Untuk itu, kami mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk terlibat dalam acara rakyat ini dan untuk mendesak pemerintah Indonesia pada khususnya, dan negara-negara di Asia pada umumnya, agar tidak terlibat dalam upaya memperkuat peran ADB yang justru akan melanjutkan krisis di negara dan kawasan ini. *****



Media Center & Krisis Center Asian People's Movement Against ADB
Jl. Kapt. Tjok Agung Tresna No. 49 Renon - Denpasar
Telp: 0361 256919, CP: Agung Wardana (Koordinator Media Center): 0819 166 06036

Kontak Person:
1. Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang): 0812 967 17 44
2. Teguh Surya (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): 0813 7189 4452
3. Muhammad Ikhwan (Serikat Petani Indonesia): 0819 320 99596
4. Risma Umar (Solidaritas Perempuan): 0813 1934 561
5. Riza Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan): 0818 773 515
6. Siti Maemunah (Jaringan Advokasi Tambang): 0811 920 462
7. Ni Nyoman Sri Widhianti, SH (Koordinator Crisis Center): 0818 5512 97

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Anti Utang, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, Aliansi Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Bali, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Bali, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial Bali, Friends of the Earth International (FoEI), the Southeast Asia Fish for Justice Network (SEAFISH), La Via Campesina, LRAN, Jubilee South, Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme – Imperialisme, (Gerak Lawan), NGO Forum on ADB, Asian Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS).